Nilai Keabsahan Hukum

Satjipto Rahardjo: Hukum Hendaknya Mampu Menciptakan Kebahagiaan.
Tampilkan postingan dengan label Hukum Internasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum Internasional. Tampilkan semua postingan

Rabu, 11 Mei 2011

Hukum Laut Internasional

Penentuan Garis Pangkal atau Dasar (Base Line) Seluruh Kepulauan Indonesia dalam menentukan Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia  Berdasarkan Rezim  Hukum Zona Ekonomi Ekskusif (Konvensi Hukum Laut PBB 1982)
Oleh:
Ade Adhari
Abstract
Exclusive economic zone (ZEE) is closely connected with the wealth of biological or fisheries based on the assumption that the waters above the land / waters of the continental shelf is very good for fish life. Thus, the source of natural riches contained therein better and living resources of mineral wealth is necessary to obtain protection and reserved for the welfare of the coastal State. For that then what kind of legal regime of the sea which is based on conventions regulate the presence of the exclusive economic zone.
Pembahasan
Zona ekonomi eksklusif (The exclusive economic zone) adalah pengaturan baru yang ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut 1982. Sebelum Perang Dunia ke-II dikenal beberapa perjanjian internasional yang mengatur batas perairan antar negara seperti perjanjian  Perbatasan Norwegia-Swedia tahun 1909 dan perjanjian perbatasan Inggris-Venezuela tentang perbatasan ditelik Paria antara Trinidad dan Amerika Selatan.[1] Kemudian disusul negara-negara lain yang ingin megadakan perjanjian yang serupa. Dengan kata